BGN Tegas, SPPG yang Tak Penuhi Standar Bisa Ditutup Permanen
Bisnis Online Tanpa Modal — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur yang dinilai tidak mampu memenuhi standar keamanan dan operasional bahkan terancam ditutup secara permanen.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan kebijakan tersebut berlaku tanpa memandang siapa pihak yang memiliki ataupun mengelola SPPG. Menurutnya, seluruh dapur MBG harus mengikuti standar yang telah ditetapkan agar kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono setelah muncul dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Ia mengatakan BGN tidak akan memberikan toleransi kepada SPPG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan.
“Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Menurut Sudaryono, dapur yang masih dapat diperbaiki akan dievaluasi dan ditingkatkan. Namun, apabila permasalahan tidak dapat diperbaiki atau SPPG tetap tidak mampu memenuhi standar, BGN akan mengambil langkah penutupan permanen.
Sekitar 1.300 SPPG Sudah Ditutup
Langkah tegas tersebut disebut sudah mulai diterapkan BGN. Sudaryono mengungkapkan sekitar 1.300 SPPG telah ditutup dalam tiga pekan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.
Dari jumlah tersebut, sekitar 800 SPPG telah lebih dahulu dihentikan operasionalnya. Selanjutnya, sekitar 500 SPPG lainnya juga menyusul ditutup setelah dilakukan evaluasi.
BGN juga melakukan pembenahan terhadap prosedur pemeriksaan makanan di dapur MBG. Evaluasi dilakukan setelah insiden dugaan keracunan yang menimpa siswa SMAN 1 Berastagi.
Selama ini, pemeriksaan makanan antara lain dilakukan secara organoleptik dengan memperhatikan warna, bau, tekstur, hingga mencicipi makanan. Namun, menurut Sudaryono, metode tersebut tidak selalu mampu mendeteksi keberadaan zat berbahaya atau masalah tertentu pada makanan.
“Jadi, bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi, ya. Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi,” ujarnya.
Karena itu, BGN kini mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG. Alat tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu mendeteksi kemungkinan adanya zat berbahaya maupun kondisi makanan yang tidak layak dikonsumsi.
“Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit. Jadi dites, diberi dikasih chemical untuk ngecek apakah ada arsen, ada basi, ada apa,” kata Sudaryono.
BGN masih mempelajari penerapan sistem tersebut, termasuk melihat penggunaan test kit di sejumlah SPPG yang sudah menerapkannya. Salah satu yang menjadi bahan pembelajaran adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
SPPG Berastagi Disegel dan Kepala Dapur Dicopot
Terkait kasus di Kabupaten Karo, BGN sebelumnya telah mencopot kepala SPPG yang berkaitan dengan dugaan keracunan makanan di SMAN 1 Berastagi. Dapur SPPG tersebut juga disegel sebagai bagian dari tindakan administratif.
BGN turut berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Dinas Kesehatan setempat untuk mencari penyebab kejadian. Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel sisa lauk-pauk yang berasal dari makanan program MBG.
Sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi sebelumnya diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara Wilayah IV Zulkarnain Barus membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, ia belum memberikan keterangan lebih jauh karena proses evakuasi saat itu masih berlangsung.
Sudaryono menegaskan evaluasi terhadap SPPG akan terus dilakukan. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak menganggap satu kejadian sebagai gambaran kondisi seluruh dapur MBG.
“Dari 27 ribu dapur, Alhamdulillah sebagian besar itu bekerja dengan baik dan kita harus upayakan yang baik itu terus tambah baik gitu, dan kita mengevaluasi bagi yang belum baik. Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup,” tegasnya.
Selain mengevaluasi dapur, BGN juga akan menindak personel yang tidak mampu menjalankan standar yang telah ditetapkan. Sudaryono bahkan menyatakan personel yang tidak mampu mengikuti standar tinggi BGN dapat dicopot dari jabatannya.
“Dan bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” ujarnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BGN berupaya memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Selain memastikan makanan bergizi sampai kepada penerima manfaat, aspek keamanan pangan menjadi salah satu hal yang semakin mendapat perhatian.
Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, pengawasan dan pemeriksaan menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang disediakan tetap memenuhi standar sebelum dikonsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak sekolah.