Pemerintah Siapkan Pajak Digital, Bank dan Fintech Akan Dilibatkan

Bisnis Online Tanpa Modal — Aktivitas transaksi keuangan melalui layanan digital kini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Melalui kebijakan pajak digital yang direncanakan mulai berlaku pada 9 November 2026, pemerintah akan melibatkan bank hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) dalam proses pemungutan pajak.

Rencana penerapan pajak digital atau digital taxation tersebut diungkapkan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menyampaikan bahwa bank pemerintah, bank swasta, dan perusahaan fintech akan dilibatkan dalam kebijakan tersebut. Sejumlah platform digital, seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, juga disebut akan ikut berperan dalam pemungutan serta penyetoran pajak yang selama ini belum dipungut.

Ke depan, pemerintah berencana memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi. Pelaksanaannya akan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Ingin Tingkatkan Rasio Penerimaan Negara

Hashim menjelaskan bahwa kebijakan pajak digital diperlukan karena rasio penerimaan negara Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

Ia menyebut penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut masih berada di bawah beberapa negara yang menjadi pembanding. Hashim menyebut Kamboja memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen terhadap PDB, sedangkan India mencapai 20 persen.

Sementara itu, sejumlah negara lainnya juga disebut mempunyai rasio penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Potensi Tambahan Penerimaan Negara Capai Rp1.500 Triliun

Menurut Hashim, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan rasio penerimaan negara hingga menyamai Kamboja.

Apabila rasio penerimaan negara meningkat dari 12 persen menjadi 18 persen terhadap PDB, terdapat selisih sebesar 6 persen. Hashim memperkirakan selisih tersebut berpotensi menghasilkan tambahan penerimaan negara hingga Rp1.500 triliun per tahun.

Potensi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah berupaya mengoptimalkan pemungutan pajak melalui berbagai aktivitas transaksi, termasuk yang berlangsung di platform digital dan layanan keuangan.

Ke depan, Hashim berharap penerapan pajak digital dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal Indonesia. Upaya optimalisasi penerimaan negara tersebut juga diharapkan dapat menjawab perhatian pengamat dan lembaga internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia.