Finalisasi Pemerintah soal Kebijakan WFH
Bisnis Online Tanpa Modal — Pemerintah telah merampungkan pembahasan terkait kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan tersebut kini tinggal menunggu pengumuman resmi kepada publik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa keputusan sudah diambil, namun pengumumannya akan disampaikan langsung oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadi pihak yang mengumumkan kebijakan tersebut. Ia menyebut pengumuman akan disampaikan oleh Menko Perekonomian dalam waktu dekat.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH menjadi bagian dari keputusan lintas kementerian yang dikoordinasikan di tingkat pusat.
Target Tekan Konsumsi BBM Masih Perhitungan
Pemerintah disebut menargetkan penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui penerapan WFH. Namun, Purbaya mengakui bahwa angka tersebut masih berupa estimasi dan belum dapat dipastikan secara final.
Menurutnya, dampak kebijakan ini tidak bisa dinilai hanya dari sisi penghematan BBM semata.
Purbaya menilai, meskipun ada potensi pengurangan konsumsi BBM, kebijakan WFH justru dapat mendorong aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat berpotensi meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak.
Dengan kata lain, pemerintah melihat kebijakan ini secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari potensi pemasukan negara.
WFH Hari Jumat Dinilai Minim Dampak
Rencana penerapan WFH pada hari Jumat dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.
Menurut Purbaya, hari Jumat memiliki jam kerja yang relatif lebih singkat dibandingkan hari lainnya. Karena itu, potensi penurunan produktivitas dinilai lebih kecil jika WFH diterapkan pada hari tersebut.
Terkait penerapan WFH di sektor swasta, Purbaya mengaku belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan bersifat wajib.
Ia hanya menegaskan bahwa instansi pemerintah akan diwajibkan menerapkan kebijakan ini. Sementara itu, sektor swasta kemungkinan hanya akan menerima imbauan, bukan kewajiban.
Selain itu, sektor industri seperti pabrik diperkirakan tidak akan terdampak kebijakan ini karena karakter pekerjaannya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dari rumah.
Meski keputusan sudah diambil, detail lengkap kebijakan WFH masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Publik diharapkan menunggu penjelasan lebih lanjut, termasuk mekanisme pelaksanaan serta cakupan sektor yang akan terdampak.