Tanpa Biaya, Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke Indonesia
Bisnis Online Tanpa Modal — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (BPI Danantara), Rosan Roeslani, memastikan Freeport-McMoRan sepakat melepas 12 persen sahamnya kepada Indonesia tanpa dipungut biaya.
“Mereka sudah setuju untuk 12 persen,” ujar Rosan usai menghadiri pertemuan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (30/9).
Rosan menyebut kesepakatan ini tercapai setelah dirinya melakukan pertemuan langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Kathleen Quirk di Amerika Serikat.
Awalnya, Indonesia hanya menargetkan 10 persen divestasi. Namun, hasil negosiasi membuat angka itu bertambah menjadi 12 persen, yang akan diberikan secara gratis.
Komitmen Pembangunan di Papua
Selain divestasi saham, Freeport juga berkomitmen membangun dua rumah sakit dan dua universitas di Papua. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
“Dua rumah sakit dan dua universitas akan dibangun di Papua untuk memperkuat peran tenaga kesehatan dan pendidikan di sana,” jelas Rosan.
Divestasi ini menjadi bagian dari syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Freeport yang berlaku hingga 2041. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, perpanjangan izin hanya dapat diberikan jika perusahaan tambang memenuhi sejumlah kriteria, termasuk kewajiban menjual minimal 10 persen saham baru kepada BUMN tanpa risiko terdilusi.
Porsi Saham Pemerintah Naik Jadi 63 Persen
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut hasil divestasi ini tidak hanya memperkuat posisi pemerintah pusat, tetapi juga memberi manfaat bagi Papua. Sebagian saham hasil divestasi akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua pada 2041.
Dengan tambahan 12 persen saham ini, kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia akan naik dari 51 persen menjadi 63 persen. Peningkatan porsi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kendali negara atas salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia.