Pertalite Stabil Jelang Lebaran Ditengah Konflik Timteng
Bisnis Online Tanpa Modal — Pemerintah menegaskan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite, meskipun harga minyak mentah global mengalami lonjakan di tengah konflik Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah masih memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan.
”Belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (5/3).
Kenaikan harga minyak terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kekhawatiran penutupan Selat Hormuz turut memicu lonjakan harga karena jalur tersebut merupakan salah satu rute utama distribusi energi dunia.
Harga minyak Brent tercatat naik 2,05 persen menjadi US$83,07 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat 2,6 persen ke level US$76,60 per barel.
Airlangga menyebut pemerintah memilih bersikap hati-hati karena belum dapat memperkirakan durasi konflik.
”Perang bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa lebih. Jadi, kita tunggu saja,” katanya.
BBM Subsidi dan Non-Subsidi Punya Skema Berbeda
Pernyataan senada disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan berubah setidaknya hingga Lebaran.
Menurut Bahlil, skema harga BBM di Indonesia terbagi dua, yakni subsidi dan non-subsidi. Untuk BBM subsidi, harga tetap mengikuti kebijakan pemerintah dan tidak otomatis berubah meskipun harga minyak dunia naik.
”Kalau harga yang disubsidi seperti Pertalite, mau naik berapa pun harga minyak dunia tetap sama sebelum ada perubahan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, harga BBM non-subsidi mengikuti mekanisme pasar sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022, sehingga dapat mengalami penyesuaian tergantung pergerakan harga global.
Meski demikian, Bahlil menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi menjelang Lebaran.
Stok Energi Nasional Aman
Pemerintah juga memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman. Cadangan BBM saat ini berada di kisaran 23 hari, sedikit di bawah kapasitas maksimal penyimpanan nasional yang berkisar 25–26 hari.
“Storage kita maksimal 25 sampai 26 hari, tidak lebih dari itu,” jelas Bahlil.
Ke depan, pemerintah berencana menambah kapasitas fasilitas penyimpanan agar ketahanan energi nasional dapat mencapai standar internasional, yakni cadangan hingga tiga bulan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga energi tetap terjaga meski terjadi gejolak di pasar global.