AHY: Solusi Utang Whoosh Harus Untungkan Semua Pihak
Bisnis Online Tanpa Modal —Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambangi Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1). Kedatangannya bertujuan membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya terkait penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
AHY menyebut pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dilakukan untuk memastikan arahan Presiden terkait proyek strategis nasional tersebut dapat dijalankan dengan baik dan tuntas.
“Kereta Cepat Jakarta–Bandung beberapa waktu lalu mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa direktif Bapak Presiden bisa diselesaikan secara tepat,” ujar AHY di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya, AHY menegaskan penyelesaian utang proyek Whoosh perlu dirancang agar adil bagi seluruh pihak. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya menargetkan kelangsungan operasional kereta cepat, tetapi juga pengembangannya ke wilayah lain.
Ia menyampaikan harapan agar jalur kereta cepat tidak berhenti di Bandung, melainkan dapat diperpanjang hingga Surabaya pada masa mendatang.
”Harapannya pengembangan kereta cepat ini tidak berhenti di Bandung saja, tetapi ke depan bisa diperluas hingga Surabaya,” jelasnya.
Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Ikut Dibahas
Selain isu kereta cepat, AHY juga menyampaikan rencana pembahasan mengenai pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia menilai peran infrastruktur menjadi krusial dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut AHY, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memastikan perbaikan berjalan efektif, terutama pada infrastruktur dasar yang menopang aktivitas masyarakat.
”Kami ingin mendiskusikan hal-hal pokok yang menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait, khususnya perbaikan jalan, jembatan, serta penyediaan sumber daya air bersih pascabencana,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sikap tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Whoosh. Penolakan tersebut didasarkan pada status pengelolaan kereta cepat yang kini berada di bawah BUMN Danantara.
Purbaya menilai, seharusnya Danantara mampu mengelola kewajiban keuangan tersebut secara mandiri, mengingat dividen besar yang telah diterima dari BUMN.
”Whoosh sekarang sudah dikelola oleh Danantara. Mereka sudah mengambil lebih dari Rp80 triliun dividen dari BUMN, seharusnya bisa dikelola dari sana,” kata Purbaya usai inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan penggunaan APBN dinilai tidak tepat karena keuntungan proyek masuk ke pengelola, sementara risiko justru dibebankan ke negara.
”Kalau pakai APBN itu jadi aneh. Untungnya ke mereka, tapi bebannya ke kita. Kalau dividen diambil, seharusnya kewajibannya juga ditanggung,” tegas Purbaya.